Peraturan Mendagri
Judul | Tentang | Opsi |
---|
PERMENDAGRI NO 74 TAHUN 2022 |
TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2022 |
TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN SUNTINGAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2022 |
TENTANG STANDAR SPESIFIKASI, PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SERTA PENYELENGGARAAN IDENTITAS DIGITAL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2019 |
TENTANG PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
DETAIL |
PERMENDAGRI NO 93 TAHUN 2019 |
TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADB KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2020 |
TENTANG PEDOMAN MONEMKELATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 102 TAHUN 2019 |
TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 99 TAHUN 2019 |
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 95 TAHUN 2019 |
TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 106 TAHUN 2019 |
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERMENDAGRI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 75 TAHUN 2020 |
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SIAK | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 53 TAHUN 2019 |
PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 7 TAHUN 2019 |
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2019 LAMPIRAN |
KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2019 |
KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2019 LAMPIRAN |
KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2019 |
KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 102 TAHUN 2018 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER ARTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2018 |
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 137 TAHUN 2017 LAMPIRAN |
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 137 TAHUN 2017 |
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 120 TAHUN 2017 |
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 119 TAHUN 2017 |
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 118 TAHUN 2017 LAMPIRAN |
BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 118 TAHUN 2017 |
BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 63 TAHUN 2016 |
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUS | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 |
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 8 TAHUN 2016 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 7 TAHUN 2016 |
PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 2 TAHUN 2016 (KIA) |
KARTU IDENTITAS ANAK | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 76 TAHUN 2015 |
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 74 TAHUN 2015 |
TATA CARA PELRUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 61 TAHUN 2015 |
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2015 |
SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2015 |
PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2015 |
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 70 TAHUN 2014 |
PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 34 TAHUN 2014 |
SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 69 TAHUN 2012 LAMPIRAN |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 69 TAHUN 2012 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 68 TAHUN 2012 |
TATA CARA PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 65 TAHUN 2012 |
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN e-KTP SECARA MASSAL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 40 TAHUN 2012 |
PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI DI DAERAH | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2012 |
PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 28 TAHUN 2011 |
PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 25 TAHUN 2011 |
PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 10 TAHUN 2011 |
PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2011 |
PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2011 LAMPIRAN |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 65 TAHUN 2010 |
PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2010 |
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2010 |
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 12 TAHUN 2010 |
PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN NEGARA LAIN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 11 TAHUN 2010 LAMPIRAN |
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 11 TAHUN 2010 |
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 38 TAHUN 2009 |
STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL | DETAIL |
PERMENDAGRI NO 1A TAHUN 1995 |
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN | DETAIL |